Militer Thailand Sinyalkan Perpanjang Masa Kendali Darurat

loading...

loading...

Jendral Prayut Chan - O - Cha yang telah melakukan kudeta politik untuk mengambil alih kendali atau kekuasaan di seluruh negeri itu disebutkan mencoba menahan penyelenggaraan pemilihan umum yang sebelumnya dijadwalkan bulan Agustus. Jendral tersebut bahkan menyiratkan bahwa pihak militer untuk memperpanjang masa pengendalian kekuasaan oleh Militer. Hal itu terungkap saat Jendral Prayut Chan - O - Cha mengadakan pertemuan dengan sejumlah diplomat asing pada Jumat (23 Me3i 2014) untuk menjelaskan situasi politik Thailand pasca - kudeta. Dalam kesempatan tersebut, Jendral Prayut mengatakan bahwa militer Thailand tidak memiliki pilihan lain selain merebut kendali karena baik massa demonstran pro-pemerintah dan demonstran anti - pemerintah tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mencapai kompromi. Jendral Prayut juga menyatakan bahwa pihak militer kini telah menahan lebih dari 100 tokoh politik setelah melakukan kudeta tersebut. Mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, disebutkan masuk dalam daftar yang ditahan olerh militer. Namun demikian, Jendral Prayut menyatakan bahwa militer akan membebaskan sebagian besar tahanan itu dalam waktu kurang dari seminggu. Sementara terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, Jendral Prayut mengatakan bahwa hajatan politik penting itu akan kembali diadakan bila situasi Thailand telah tenang resolusi damai tercapai. Jendral Prayut juga mengisyaratkan kemungkinan bahwa kekuasaan militer dapat berlangsung beberapa saat, seraya menegaskan tidak akan membentuk pemerintahan sementara. Lebih jauh Jendral Prayut menambahkan bahwa militer kini akan bersiap menjadi ujung tombak reformasi di bidang politik, ekonomi dan sektor lainnya. Perkembangan poilitik Thailand telah memantik reaksi yang beragam dari dunia internasional. Setelah Jepang dan Sekjen ASEAN memberikan ungkapan keprihatinannya, Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memberikan reaksi dalam bentuk peninjauan kerjasama. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf menyatakan bahwa para pejabat AS kini sedang meninjau apakah bantuan langsung, regional, ataupun global bagi Thailand akan dilanjutkan atau ditangguhkan.sumber : menit.tv

loading...